Komisi Disiplin - Universitas Siber Asia

Komisi Disiplin

Berikut Komisi Disiplin Universitas Siber Asia

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN
1	Dosen dan Karyawan berhak mendapatkan suasana kehidupan kampus yang tertib, aman dan nyaman;
2	Dosen dan Karyawan berkewajiban membangun, memelihara dan menjaga suasana akademik Universitas Siber Asia.

Pasal 3 TATA TERTIB
1	Setiap Dosen dan Karyawan harus berperilaku sebagai berikut: Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing; Sopan dalam berpakaian, berbicara dan bertingkah laku; Disiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan; Menjaga integritas Universitas Siber Asia serta dirinya sendiri.
2	Teguran tertulis dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan apabila:

Pasal 4 SANKSI
1	Setiap Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib dikenai sanksi berupa: Teguran tertulis; Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib; Kewajiban mengganti kerugian materiil; Skorsing; Pemberhentian dari jabatan; Pemecatan dari status kepegawaian.
2	Teguran tertulis dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan apabila: Melakukan perbuatan menimbulkan atau bertujuan menimbulkan ketidaktertiban dan/atau perpecahan di kalangan warga kampus; Memindahkan secara tidak sah sarana atau fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Melanggar prosedur penggunaan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Mangkir atau tidak melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3	Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib, dapat dilakukan terhadap setiap dosen dan/atau karyawan, apabila: Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Siber Asia; Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Siber Asia; Melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan, pencemaran nama baik, penghinaan dan hal-hal lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain; Memasukkan, menyebarluaskan, dan/atau menggunakan minuman keras, narkotik dan/atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus; Membawa, memperlihatkan, atau menggunakan senjata api, atau senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang; Berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan kampus; Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4	Kewajiban mengganti kerugian materiil dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan, apabila: Melakukan penghilangan barang-barang inventaris milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan yang mengotori, merusak bangunan dan/atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia;
5	Skorsing dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan paling lama 2 (dua) semester, apabila: Melakukan perbuatan menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan akademik maupun non akademik Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan atau membantu melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan karya ilmiah, penelitian, atau melakukan plagiat; Melakukan perbuatan menyalahgunakan nama, lambang, dan/atau segala atribut Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan curang, baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan administrasi; Melakukan perbuatan memasuki, atau mencoba memasuki, atau menggunakan dan memindahkan secara tidak sah bangunan, atau ruangan, atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali bangunan atau ruangan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan mengotori atau merusak bangunan atau ruangan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Melakukan perbuatan menyalahgunakan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas Siber Asia; Tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bidang akademik maupun administrasi; Melakukan perbuatan membawa dan memperlihatkan senjata api atau senjata tajam ke dalam kampus tanpa izin dari yang berwenang; Melakukan perbuatan kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun di dalam kampus; Melakukan perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang menimbulkan luka-luka terhadap warga kampus; Tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini dan/atau melakukan kesalahan perbuatan yang serupa.
6	Pemberhentian dari jabatan dijatuhkan kepada pejabat struktural, apabila: Berhalangan tetap; Melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan; Tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7	Pemecatan diberikan kepada setiap Dosen dan/atau Karyawan, apabila: Melakukan perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat dan/atau kematian terhadap warga kampus lainnya; Melakukan perbuatan memasukan atau mengedarkan dan/atau menggunakan minuman keras atau narkotik dan obat-obat terlarang lainnya di lingkungan kampus; Melakukan perbuatan menyelenggarakan perjudian atau melindungi perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan kampus; Melakukan perbuatan pemerasan dan sejenisnya terhadap warga kampus lainnya; Melakukan kerjasama penyuapan dan sejenisnya terhadap warga kampus lainnya; Melakukan perbuatan menggunakan senjata api dan/atau senjata tajam yang mengakibatkan jiwa warga kampus lainnya menjadi terancam; Melakukan perbuatan melanggar tata tertib yang berlaku dalam masa skorsing atau sudah pernah mendapat sanksi skorsing; Telah dijatuhi putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan; Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus.

Pasal 5 PROSEDUR SANKSI
1	Teguran terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh atasan langsung;
2	Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilaksanakan oleh: Kaprodi yang ditunjuk untuk tingkat Prodi; Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Sekolah Pascasarjana; Dekan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Fakultas; Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Universitas;
3	Kewajiban mengganti kerugian materiil oleh Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh: Kaprodi yang ditunjuk untuk tingkat Prodi; Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Sekolah Pascasarjana; Dekan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Fakultas; Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Universitas.
4	Skorsing terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh: Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Prodi atas rekomendasi Kaprodi; Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Sekolah Pascasarjana atas rekomendasi Direktur Sekolah Pascasarjana; Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Fakultas atas rekomendasi Dekan; Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Karyawan tingkat Universitas setelah melalui proses pemanggilan;
5	Pemberhentian terhadap pejabat struktural, dilakukan oleh: Yayasan bagi Rektor atas rekomendasi Senat Universitas; Yayasan bagi Direktur atas rekomendasi Senat Akademi; Rektor, bagi: Dekan Fakultas atas rekomendasi Senat Fakultas; Direktur Sekolah Pascasarjana atas rekomendasi Senat Sekolah Pascasarjana; Unsur Pimpinan Fakultas, Kepala Laboratorium, Kepala Pusat Kajian dan Kepala Tata Usaha atas rekomendasi Dekan; Unsur Pimpinan Universitas atas rekomendasi Senat Universitas; Pejabat Struktural lainnya atas rekomendasi atasannya langsung.
6	Pemecatan terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh Yayasan bagi Dosen dan/atau Karyawan Universitas dan Akademi-akademi Nasional atas rekomendasi Komisi Disiplin masing-masing Unit Kerja;
7	Dalam hal pelanggaran tata tertib dilakukan dan/atau diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Siber Asia dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Direktur, maka Komisi Disiplin masing-masing Unit Kerja harus meneruskan permasalahannya kepada Yayasan.

Pasal 6 KOMISI DISIPLIN
1	Dalam rangka penyelesaian pelanggaran tata tertib sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini dibentuk Komisi Disiplin tingkat Akademi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan tingkat Universitas.

Pasal 10 KOMISI DISIPLIN UNIVERSITAS
1	Komisi Disiplin tingkat Universitas, terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diangkat oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Senat Universitas; Masa kerja Komisi Disiplin tingkat Universitas selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
2	Tugas Komisi Disiplin tingkat Universitas: Menerima pengaduan tertulis mengenai pelanggaran tata tertib dari Warga Kampus antar Fakultas atau antar Akademi atau antara Fakultas dengan Akademi dan/atau Sekolah Pascasarjana dan/atau menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin tingkat Fakultas/Akademi/Sekolah Pascasarjana; Melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Kampus antar Fakultas atau antar Akademi atau antara Fakultas dengan Akademi dan/atau Sekolah Pascasarjana dan/atau menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin tingkat Fakultas/Akademi/Sekolah Pascasarjana; Memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
3	Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin tingkat Universitas berhak: Memanggil Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan; Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat Universitas; Meminta bantuan tenaga ahli, jika diperlukan.
4	Apabila Anggota Komisi Disiplin tingkat Universitas melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran tata tertib, diselesaikan melalui prosedur sebagai berikut: Rektor menerbitkan keputusan non aktif yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Disiplin Universitas; Komisi Disiplin tingkat Universitas melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Rektor ini.
5	Komisi Disiplin tingkat Universitas harus menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kasus pelanggaran tata tertib mulai diperiksa.